Sensus Ekonomi: Peta Menuju Perubahan

oleh : Anita Pella, SSi
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebut saja Maria.  Maria tinggal di Desa Koa Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain memiliki usaha tani, Maria juga mengusahakan sebuah kios kecil.  Setiap hari Maria menjual mi instan, kopi, gula, rokok dan bensin. Barang-barang yang biasanya menjadi kebutuhan tetangga di sekitar rumahnya. Ukuran kios Maria kecil, tak lebih dari sepuluh meter persegi, hanya  bangunan bebak  sederhana berlantai tanah. Maria tak pernah membuat pembukuan kios,  dan usahanya tak memiliki plang. Tidak setiap hari tetangga datang ke kiosnya Maria sehingga  perputaran uangnya lambat. Maria tak pernah berpikir untuk membuat izin usaha karena bertahan hidup saja terasa sulit, uang yang didapat dari kios hari ini akan digunakan lagi keesokan harinya. Kata “pengusaha” terlalu mewah untuk Maria. Yang dia tahu, inilah satu-satunya usaha mikro yang dimilikinya. Usaha yang mampu memutar “asap dapur” dan bisa menyekolahkan ke dua anaknya. Usaha Maria mewakili mayoritas UMKM yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Maria menunjukkan kemiskinan itu nyata dan ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harusnya tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi segelintir orang saja. Pembangunan ekonomi harus dirasakan  manfaatnya oleh semua pihak dan harus  obyektif. Untuk itu pembangunan harus memiliki satu pedoman (kompas ) yang pasti. Kompas itu bernama Data.

Tujuan pembangunan nasional adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya  oleh sebagian besar masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk keluar dari jerat kemiskinan. Di sinilah peran BPS menjadi penting. BPS bukan sekedar lembaga pencatat angka. BPS berperan memotret kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Angka-angka yang dihasilkan oleh BPS mewakili suatu fenomena ekonomi yang ada di masyarakat. Tanpa data, pembangunan ekonomi hanya berdasarkan asumsi. Tanpa data, pembangunan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang. Tanpa data statistik yang akurat, pembangunan ekonomi  tidak akan mengubah nasib Maria dan mayoritas orang yang bernasib seperti Maria.

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten termiskin kelima di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Dengan kata lain, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Kabupaten Termiskin yang ada di Provinsi Termiskin di Indonesia. Oleh karena itu momentum Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan daerah ini untuk memotret penyebab kemiskinan dan bagaimana caranya bangkit dari kondisi  yang ada saat ini.

Dari Data Publikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025,  sebenarnya penurunan persentase penduduk miskin  di Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup baik. Data menunjukkan persentase penduduk miskin  tahun 2020 sebesar 27,49 persen, menurun menjadi 26,64 persen (2021), menurun lagi menjadi 25,45 persen (2022), menurun lagi menjadi 25, 18 persen (2023) dan akhirnya menurun menjadi 24,68 persen pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 8 persen maka jurang  kemiskinannya terlalu jauh. Hal ini menandakan kabupaten ini telah bekerja keras menurunkan persentase penduduk miskin tetapi dibandingkan kabupaten/ provinsi lain di Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan masih tertinggal jauh.

Jika kita bedah dari struktur lapangan usaha di Kabupaten Timor Tengah Selatan (berdasarkan publikasi PDRB lapangan usaha Kabupaten Timor Tengah Selatan) maka sebagian besar penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja  pada lapangan usaha pertanian. Di mana usaha pertanian bergantung pada curah hujan. Jika hujan terlambat atau curah hujan rendah maka kondisi ini sangat berbahaya bagi ketahanan pangan rumah tangga. Stok makanan berkurang atau habis, kelaparan dan tentu saja memperparah kondisi stunting dan gizi buruk yang sudah ada di kabupaten ini.

Selain bekerja di sektor pertanian, sebagian warga memiliki usaha non pertanian yang bersifat non rumah tangga. Mereka mengusahakan kios sederhana, membangun usaha mebel. Ada yang membuka bengkel. Ada pula yang bekerja sebagai tukang.

Sebut saja Jared, dia membuka usaha mebel di halaman rumahnya di Neonmat Kecamatan Amanuban Barat. Setiap hari dia membuat kursi, meja, lemari dan tempat tidur. Peralatannya terbatas dan jangkauan penjualannya hanya sekitar  wilayah Amanuban Barat dan Kota Soe. Itu pun tidak setiap bulan ada pesanan. Dia telah bekerja keras tapi penghasilannya tak banyak berubah dari tahun ke tahun.

Apabila ada goncangan ekonomi maka orang-orang seperti Jared yang merasakan dampaknya  terlebih dahulu. Mereka harus menekan pengeluaran mereka, mengurangi porsi makan, menunda keinginan untuk melanjutkan sekolah, dan mengambil pinjaman kepada rentenir. Bahkan yang paling ekstrim adalah menjual tanah, sawah atau kebun milik mereka.

Inilah wajah kemiskinan yang sesungguhnya. Mereka menjadi miskin bukan karena mereka malas atau tidak berupaya untuk maju. Tetapi karena “pintu peluangnya terkunci” oleh kondisi sosial ekonomi di masyarakat.  Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkisar 7,21 tahun. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk  berusia 25 tahun ke atas diwilayah kabupaten  Timor Tengah Selatan hanya mengenyam pendidikan formal sampai  dengan kelas 1 SMP.  Jika mereka membangun usaha maka usahanya cenderung berskala mikro dan informal. Mereka cenderung akan membangun kios sederhana,  menjadi pedagang kaki lima, membuat mebel. Usaha ini cenderung bersifat “bertahan hidup” daripada menghasilkan profit yang stabil. Minimnya pendidikan formal sering kali membuat mereka kesulitan membuat pembukuan, memisahkan uang pribadi dan usaha serta perencanaan usaha jangka panjang. Karena usaha sering kali  tidak memiliki jaminan  (aset yang memiliki dokumen resmi), dan tidak memiliki  catatan keuangan yang  baik  maka mereka sulit mendapat pinjaman dari bank. Mereka cenderung terjebak pinjaman rentenir dengan bunga yang tinggi. Strategi pemasaran pun hanya mengandalkan lokasi dan hubungan personal. Tidak dapat beradaptasi dengan teknologi sehingga dapat memasarkan hasil usahanya melalui marketplace

 

Sektor Pertanian adalah sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak tetapi juga menyumbangkan kemiskinan

Distribusi  persentase lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024 didominasi oleh  empat lapangan usaha yakni sektor pertanian, jasa pemerintahan, konstruksi. dan perdagangan. Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB  sebesar 46 persen. Jasa pemerintahan memberikan kontribusi sebesar 13 persen terhadap PDRB. Kontribusi konstruksi dan perdagangan masing-masing berkisar 8 persen dan 7 persen terhadap PDRB. Dengan kata lain lapangan usaha pertanian adalah penyangga utama Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian yang sangat bergantung pada alam. Secara topografis, wilayah TTS memiliki curah hujan yang rendah, sehingga lahan pertanian sering kali kurang produktif untuk mendukung pendapatan yang stabil. Struktur ekonomi yang masih bertopang pada sektor pertanian  subsisten membuat masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah membatasi akses masyarakat untuk bekerja pada lapangan kerja yang lebih baik dengan penghasilan yang memadai.

 

Di tengah tantangan tersebut, sensus ekonomi 2016 hadir sebagai upaya besar untuk memotret realitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sensus ini tidak hanya mendata usaha besar, tetapi juga kios kecil  milik Maria, usaha  mebel di halaman rumah dan usaha-usaha kecil lainya.

Hasil SE2016 menunjukkan bahwa lebih dari 98 persen usaha non-pertanian di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil. Di TTS, sendiri  proporsi ini terasa lebih nyata. Hal ini menunjuk denyut ekonomi  Kabupaten Timor Tengah Selatan digerakkan oleh usaha-usaha mikro. Sensus ekonomi 2016  menjadi momentum penting cara negara mendengar suara pelaku usaha kecil.

Data SE 2016   memberi gambaran  yang obyektif  tentang ekonomi lokal. DI wilayah mana usaha tertentu  terkonsentrasi, sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan wilayah mana yang paling rentan terhadap goncangan ekonomi.

Ketika data SE 2016 mulai masuk ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, kebijakan tidak lagi dibuat secara seragam. Program pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Penguatan UMKM  harus menjadi prioritas utama. Bantuan modal melalui kredit lunak pinjaman, pelatihan kewirausahaan  dan pendampingan yang konsisten terhadap usaha mikro dan  bantuan legalitas usaha adalah sesuatu yang mutlak dilakukan.

Membangun usaha rumah tangga  adalah kunci pengentasan kemiskinan

Ketika usaha rumah tangga tambah maju  maka  pendapatan rumah tangga  meningkat. Ketika pendapatan rumah tangga tambah besar maka daya beli  ekonomi rumah  membaik. Ketika daya beli menjadi lebih baik  maka kualitas hidup  rumah tangga tersebut semakin baik. Anak-anak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tercukupinya sandang, pangan dan papan rumah tangga. Yang terpenting risiko jatuh miskin kembali berkurang.

Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten TTS sejak tahun 2020 tidak terjadi tanpa sebab. Tren ini adalah hasil dari intervensi  pemerintah yang konsisten, berbasis data, dan menyentuh pelaku usaha mikro.

 

Sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting. Bukan hanya untuk memperbarui data, tetapi untuk memotret perubahan struktur ekonom daerah  misalnya  adanya kehadiran usaha online di wilayah ini.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil sensus secara optimal, masyarakat perlu diyakinkan bahwa sensus ekonomi bukan tentang pajak ataupun tentang bantuan, melainkan kompas pembangunan. Teknologi digital perlu dimanfaatkan agar data lebih cepat dianalisis dan ditindaklanjuti.

Tantangan geografis dan banyaknya proporsi usaha mikro memang nyata. Namun justru di situlah nilai sejati dari sensus ekonomi.  Sensus yang menjangkau usaha  yang sering tak terjangkau.

Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih tinggi.  Jalan menuju kesejahteraan masih jauh . Tetapi tren penurunan angka kemiskinan memberi satu harapan baru. Kesejahteraan itu bisa tercapai, jika kebijakan dibangun  berdasarkan data yang jujur

Sensus ekonomi 2016  memberi fondasi dalam memahami perekonomian daerah apa adanya. Dengan persiapan matang menuju sensus ekonomi 2026, data tidak lagi menjadi tumpukan angka, tetapi peta jalan menuju perubahan yang lebih baik.